ACCOUNTING FACTORS INFLUENCING FINANCIAL MANAGEMENT (THE EXPERIMENTAL ANALYSIS)
Main Article Content
Hendra Raza
A Hadi Arifin
Rico Nur Ilham
Mariyudi
This research aims to examine accounting factors affecting financial management. It examines the various effects of financial statement transparency, financial statement accessibility, and financial accounting system on trust in financial management. This research is a quantitative study with an experimental method. A total of 60 respondents took part in the experiment. For a greater degree of usability, this research selected respondents from the government financial management environment. In the first hypothesis testing, all respondents were involved in a two-way ANOVA. In the second, third, and fourth hypotheses testing, 15 respondents were not eligible for a manipulation check and three others failed to understand their roles, leaving only 42 who were considered eligible for further analysis. The analysis was conducted by multiple linear regression using SPSS software. The results show sthat there were no differences in financial statement transparency, financial statement accessibility, and financial accounting system. It was also found that each of financial statement transparency, financial statement accessibility, and regional financial accounting system had a positive effect on trust in financial management.
Bastian, Indra. (2010). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Dickins, Denise, Anna J. Johnson-Snyder, dan John T. Reisch.( 2018). Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality. Journal of Accounting Education 45 (2018) 32–44
Djaali. (2008). Skala Likert. Pustaka Utama.
Ghazali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivaraiate Dengan program SPSS (Edisi 3). UNDIP.
Ghazali, I. (2009). Aplikasi Analisis Menggunakan Multivariate Dengan program SPSS. Skripsi. UNDIP./
Hehannusa, Salomi J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah DanAksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku, ISSN 2302-9791, Vol 2
Hood, C. (2007). What happens when transparency meets blame-avoidance?. Public Management Review.
Mansyur, Mirza.(2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaankeuangan Daerah Kota Dumai. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, JOM Fekon, Vol. 4 No.1. 1179
Mardiasmo. (2004). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansidan Akuntabilitas Publik Melalui Akun tansi Sektor Publik: Suatu Sarana GoodGovernace. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1.
Mulyana, Budi. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2. No.1. Hal 65-78.
Mursyidin. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Pelajar.
Mustofa, Anies Iqbal. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan KeuanganTerhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang.Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6765 diakses di http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Nordiawan, Deddi. (2008). Akuntansi Sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat.
Nurtanzila, Lstria. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitasdan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP. Vol 17 No 1 - Mei 2013,
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Laporan Keuangan.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Aksesibilitas Laporan Keuangan
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Organisasi.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik
Permendagri. (2008). Pemendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ramadhani. (2011).Persepsi Stakeholder Internalterhadap Akuntabilitas dan TransparansLaporan Keuangan Universitas SebelaMaret Pasca ditetapkan sebagai BadLayanan Umum.Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
Rohman, Abdul, (2009). Pengaruh Implementasi SistemAkuntansi,Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah(SurveyPada Pemda di Jawa Tengah),Jurnal Akuntansi.
Santoso, Singgih (2003). Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
Silver, D. (2005). Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and lR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. Public Relations Strategist.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunyoto, D. (2013). Metode Penelitian Akuntansi. PT Refika Aditama.
Suyanto, B. (2013). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
Yuliani, Nurlaila. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif,Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Universitas Muhammadiyah Magelang.Vol. 24, No.1. Hal. 1–14.
www.bpk.go.id.Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI. Kabupaten Aceh Utara. Akses Tanggal 1 November 2020
