AN ANALYTICAL STUDY OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON JUVENILE OFFENDERS OF NARCOTICS CRIMES: A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SAK
Main Article Content
Achmad Ario Miftaqul Rochman
Muh. Catur Rizky
Sudjai
The phenomenonof child involvement in narcotics crimes, whether as users, dealers, or couriers, is a very complex legal and social problem in Indonesia. Children are often exploited by narcotics distribution networks because they are considered safer from legal threats. This creates its own problems in the criminal justice system, considering that children are in the positionof perpetrators andvictims who needspecial protection. Based on these problems, this study was conducted to analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on child perpetrators of narcotics crimes andto determine the results of the legal analysis of the judge's considerations in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sak based on the principles of child protection and the principles of restorative justice. This study uses a normative legal research method, with the object of research in the form of Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sak. The approaches used in the study are the statutory approach and the case approach. The results of the study indicate that the judge's sentencing ofchildrenin Decision No. Case No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sak reflects an effort to balance punishment andrehabilitation. Although the judge has considered age, social background, and provided job training, child protection and restorative justice approaches have not been comprehensively implemented. Children as victims of exploitation have not received adequate psychological recovery, education, or social reintegration. Therefore, the juvenile criminal justice system needs to prioritize rehabilitation and the best interests of the child, rather than solely punishment. The judge's decision in case No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sak does not fully reflect the principles of child protection and restorative justice. The child only acts as a courier, is under the influenceof an adult perpetrator, and comes from an unsupportive social environment. Despite showing remorse and cooperation, the judge still sentences him to imprisonment without considering alternatives such as diversion, rehabilitation, or social rehabilitation. The legal approach taken is morerepressive and formalistic, inconsistent with the educational and restorative objectives of child punishment. Therefore, this decision shows the needto strengthen the application ofmore humaneprinciples of justice towards children in the criminal justice system.
Adi, K. (2009). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotikaoleh Anak. Malang: UMM Press. Angrayni, L. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Pekanbaru: Suska Press.
Afrizal, M. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu). Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 13–30. https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518
Agung, M. I. R. (2022). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penjatuhan Pidana Penjara pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk) . (Skripsi Sarjana, Univeristas Lampung)
Agustin, R. A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 5(3), 2420–2436. https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Anam, F., Moonthi, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 124–144. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.103
Arief, B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara . Yogyakarta: Genta.
Azmii, A. F., Baharudin, & Ramasari, R. D. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 55/Pid. Sus- Anak/2024/Pn.Tjk). HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1), 494–508. https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5231
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 27 Juni 2024. HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika Mewujudkan Indonesia Bersinar. Diakses pada 6 Juli 2025, dari https://bnn.go.id/hani-2024- masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkotika-mewujudkan-indonesia-bersinar/
Barus, A. I., Rahmayanti, Hasby, A. S., Sitorus, M. N., & Tarigan, T. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pemasyarakatan : Implementasi UU SPPA di LPKA. Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer, 9(2), 40–56.
Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Fakta Hukum, 3(1), 11–18.
Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 11(1), 61–78. https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130
Davis, Y. F., & Maharani, A. P. (2024). Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Hukum Progresif. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 7(2), 149–164. https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2
Djehamad, J. R. A. R. (2023). Upaya Diversi di Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika. (Skripsi Sarjana, Universitas Atma Jaya).
Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 337–351.
Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Preferensi Hukum, 4(2), 279–291.
Handria, Y., Rodliyah, & Wulandari, L. (2025). Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual. Jurnal Kertha Semaya, 13(5), 826–850. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p07
Hariadi, Eka. (2023). Efektivitas Sanksi Pidana Denda terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2022/PN.Trk) . (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Hartati, Farida. (2022). Analisa Penjatuhan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora (No. 06/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Bla dan No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla). (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Publishing.
Ikawati, Linda. (2021). Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan. (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Krisna, A., & Liza. (2012). Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum).Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Lubis, S. K. (2002). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Makarao, M. T., Bukano, W., & Azri, S. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta.
Marpaung, L. (2012). Asas-Teori – Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Muladi & Arief, B. N. (2007). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. Soekanto, S. (1983). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Muladi. (2015). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
Muthohir, Abdul (2022). Pelaksanaan Proses Hukum Peradilan Pidana terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika (Studi Penelitiandi Pengadilan Negeri Mungkid). (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Obinaru, Y. V., & Hammar, I. I. R. (2024). Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Anak di Wilayah Manokwari Selatan. Unes Law Review, 7(2), 869–879.
Rahayu, B. D., Dewi, L. K., Tapiheru, S. L. S., & Valenko, M. F. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1025–1040. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267
Safitri, N., & Syafridatati. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Penjara terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg). (Skripsi Sarjana, Universitas Bung Hatta).
Setiyawati, I. C. P. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2013/PN.Mlg). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Sudewo, F. A. (2021). Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
Utami, Yuni. (2023). Mekanisme Diversi terhadap Perkara Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Semarang . (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Utrecht, E. (2000). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Zehr, Howard. (2003). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.
