THE POSITION OF IDDAH NAFKAH AS A WIFE'S RIGHT AS A RESULT OF DIVORCE REVIEWED FROM CIVIL LAW
Published:
2026-02-28Downloads
Abstract
Divorce has legal consequences for economic rights, one of which is the iddah maintenance. This study aims to analyze the legal status of iddah maintenance as a wife's right, evaluate its regulation and implementation, and identify its legal implications from a civil law perspective. Using a normative legal research method with a statute approach, this study found that civil law views iddah maintenance as an obligation arising from law. However, the effectiveness of its fulfillment is still hampered by weak enforcement mechanisms and low legal awareness of ex-husbands. The results of the study suggest protecting the subjective rights of wives through stronger civil law instruments, such as collateral seizure, in order to achieve distributive justice.
Keywords:
Iddah Maintenance Wife's Rights Divorce Civil LawReferences
Efzal A. (2023). Pembagian harta bersama berdasarkan konstribusi dalam rumah tangga. Bintang Pustaka.
Elfirda Ade Putri. (2020). Buku ajar hukum perkawinan & kekeluargaan. CV. Adi Pustaka.
Hadikusuma, H. (2022). Hukum perkawinan Indonesia edisi revisi. CV. Mandar Maju.
Nugroho, D. Y. (2024). Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hukum Harta Kekayaan di Indonesia. Kencana.
Setiadi, E. (2021). Hukum Perkawinan Indonesia: Problematika dan Solusi Hukum. Sinar Grafika.
Sihombing, E. S., & Harahap, B. (2020). Hukum Perdata dan Pengaturan Perjanjian Perkawinan. Deepublish.
Soegianto. (2024). Hukum harta kekayaan perkawinan. K-Media.
Sriono. (2023). Hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
Widiastuti, R. (2020). Hukum Perkawinan dan Kedudukan Harta Bersama. Sinar Grafika.
Yuliatin & Ahmad, B. (2024). Hukum perkawinan di Indonesia dalam bingkai kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2021). Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2).
Pambudi, B., & Handayani, W. (2023). Analisis hukum terkait perlindungan harta bawaan dalam rezim harta bersama pasca perceraian. Jurnal Hukum Keluarga, 5(1).
Putra, N. E. (2023). Analisis hukum terkait kedudukan harta bersama dalam perkara perceraian ditinjau dari aspek keadilan. Jurnal Hukum Keluarga, 5(2).
Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. JURNAL MERCATORIA, 14(2).
Rahayu, W. (2022). Perbandingan konsep harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Ilmu Hukum, 8(3).
Siahaan, S. R. (2021). Penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di pengadilan negeri. Jurnal Yudisial, 14(2).
Susanti, A., & Dewi, R. (2023). Pembuktian harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama dalam sengketa perceraian. Jurnal Notariil, 6(4).
Wijaya, A. W., & Santoso, H. (2022). Implikasi putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan bersama menurut undang-undang perkawinan. Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(1).
Yuliandari, R. (2024). Fleksibilitas waktu pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Bisnis, 12(1).
Zahro, F., & Rohmah, S. A. (2022). Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS Terhadap Hak Nafkah Iddah. Sakina: Journal of Family Studies, 6(3).
Asiswanto, Yopi. (2022). Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami (Studi Analisis Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Bengkulu.
Ridwan, Muhammad. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
Taqwa, Leilanda Nurjihani. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Besaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2021/PA.Cmi). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
License
Copyright (c) 2026 Puteri Amanda, Rabiah Z Harahap
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
