CRIMINAL LIABILITY ANALYSIS FOR ILLEGAL TRADE IN PROTECTED WILDLIFE (KASONGAN PN DECISION NUMBER 48/PID.B/LH/2019/PN KSN)
DOI:
10.5281/zenodo.19080563Published:
2026-03-18Downloads
Abstract
The illegal trade in protected wildlife constitutes a form of environmental crime that poses serious threats to biodiversity conservation and ecosystem balance. Indonesia, as a country with one of the highest levels of biodiversity in the world, faces significant challenges in enforcing the law against persistent wildlife trafficking practices. This study aims to analyze the legal framework and the application of criminal liability for perpetrators of illegal trade in protected wildlife, as reflected in the Decision of the Kasongan District Court Number 48/Pid.B/LH/2019/PN Ksn. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach. The findings indicate that the regulation of protected wildlife trade in Indonesia has been comprehensively established through Law Number 5 of 1990, reinforced by Law Number 32 of 2024, with Government Regulation Number 7 of 1999 serving as its implementing regulation. The analysis further shows that criminal liability is imposed on the offender on an individual basis, based on the fulfillment of criminal elements in the form of intentional trading of protected wildlife without the required authorization. However, the sentence imposed in the case is relatively lenient when compared to the maximum penalties specified by law. This situation reflects a gap between normative legal provisions and sentencing practices, which may undermine the effectiveness of law enforcement and the achievement of sustainable wildlife protection objectives.
Keywords:
Criminal liability wildlife trade protected wildlifeReferences
Book
Farhaeni, M. (2023). Etika lingkungan, manusia dan kebudayaan. Deepublish.
Guntoro, B. (2021). Animal based tourism dan isu kesejahteraan hewan. UGM Press.
Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). Hukum pidana. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Sekhroni, S. H. (2025). Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia: Terwujudnya sustainable development. PT Nawala Gama Education.
Sjawie, H. F. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor. Prenada Media.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (hierarki norma). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246)
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6733)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 754)
Jurnal Ilmiah
Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142–152.
Azhari, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam persepsi kajian Islam. OR! ENT: Journal of Islamic Studies & Culture, 1(01), 40–46.
Cantika, C., Shafira, M., Cemerlang, A. M., Raharjo, E., & Ginting, M. (2025). Upaya penanggulangan kejahatan perniagaan satwa yang dilindungi di Provinsi Lampung. Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, 1(1), 28–36.
Darmayanti, E., Oktari, D., Kartika, F. B., Yani, F., Kristianta, E., & Khairani, A. (2024). Penegakan hukum terhadap penjualan satwa liar melalui marketplace dalam media sosial. JUDIMAS, 5(1).
Efendi, I., & Mubarak, R. (2025). Analisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Stb). Locus Journal of Academic Literature Review, 4(6), 392–402.
Hede, A. M. T., Jamaluddin, J., & Adrian, A. (2025). Tindak pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa liar dalam perspektif fikih jinayah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 4(3), 270–288.
Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H. (2024). Kajian pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi (Studi pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN GTO). SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(5), 267–281.
Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman hayati Indonesia: Masalah dan upaya konservasinya. Indonesian Journal of Conservation, 11(1), 13–21.
Soetoto, E. O. H., & Graicila, M. (2022). Perlindungan hukum bunga edelweis di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Krtha Bhayangkara, 16(1).
Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 615–666.
Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. Lex Librum, 7(1), 75–85.
Skripsi / Tesis / Disertasi
Bangun, H. (2021). Penegakan hukum tindak pidana dalam perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 800/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) (Disertasi). Universitas Medan Area.
Choandry, T. (2025). Kajian hukum pidana terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2023/PN Stb) (Disertasi). Universitas Medan Area.
Girsang, A. (2020). Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn).
Rahmadhani, D. (2022). Tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jenis burung rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn) (Disertasi). UIN Ar-Raniry.
Website / Berita Online
Novena, M., & Widyanti, N. N. W. (2025, December 15). Interpol sita 30.000 satwa dan tanaman ilegal di 134 negara perdagangan. Kompas.com. https://lestari.kompas.com/read/2025/12/15/191620886/interpol-sita-30000-satwa-dan-tanaman-ilegal-di-134-negara-perdagangan?page=all
Validnews.id. (2025, June 19). Tinggal ekor, populasi kakatua jambul kuning terancam perubahan iklim. Validnews.id. https://validnews.id/kultura/tinggal-ekor-populasi-kakatua-jambul-kuning-terancam-perubahan-iklim
License
Copyright (c) 2026 Ifa Lorenza, Aristoteles, Hilyatul Asfia, Kiki Kristanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
