LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF "SILENT RAPE IN MARRIAGE" BASED ON A VICTIMOLOGY PERSPECTIVE
DOI:
10.5281/zenodo.20769701Published:
2026-06-20Downloads
Abstract
Sexual violence within marriage that goes unreported commonly referred to as silent rape in marriage constitutes one of the most concealed forms of human rights violation in Indonesian domestic life. This study aims to analyze the legal protection available to victims of silent rape in marriage from a victimological perspective, while identifying the normative and structural barriers that impede effective protection. The research employs a normative juridical method combining a statute approach and a case approach, supported by qualitative descriptive analysis. The findings reveal that Indonesian positive law has progressively constructed a protective framework through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), Law no. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and the New Penal Code under Law No. 1 of 2023, which collectively forms a legal safety net for victims. However, from a victimological standpoint, legislative reform alone is insufficient, as victims continue to face layered obstacles including a pervasive culture of victim blaming, social stigma, economic dependence on perpetrators, and a lack of gender-sensitive law enforcement conditions that give rise to the phenomenon of double victimization. This study concludes that the true measure of victim protection lies not in the sophistication of legal texts, but in the extent to which victims genuinely experience the benefits of that protection in their daily lives. Accordingly, regulatory harmonization, transformation of law enforcement paradigms, expansion of integrated victim services, and sustained anti-victim blaming campaigns are essential as a unified strategy for addressing silent rape in marriage in Indonesia.
Keywords:
Silent Rape in Marriage Victimology Legal ProtectionReferences
Arvy, R. M. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual perspektif viktimologi. IPMHI Law Journal, 2(1), 26–42. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748
Alamsyah, S. (2023). Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Marital Rape)(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 24(2), 171-186.
Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi victim precipitation dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 1-19.
Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4), 2008-2019.
Barus, I. S. B., & Ritonga, N. U. (2026). Victim blaming sebagai bentuk reviktimisasi sekunder dalam perspektif viktimologi di Indonesia. Pemuliaan Keadilan, 3(2). https://doi.org/10.62383/pk.v3i2.1603
Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).
Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 6(1), 63-69.
Jaladriana, A. (2025, November 20). WHO: 840 juta perempuan dunia alami kekerasan dari pasangan. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/world/who-840-juta-perempuan-dunia-alami-kekerasan-dari-pasangan-c1c2-01-vtsv1-g0pf83
Komnas Perempuan. (2025). CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah—Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan
Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23, 134-140.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Putra, K. D. H. (2023). TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
Rizki Angkasa Eswari, M. Rasyid Pardede, & Emanuel Gading Sanjaya, “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)” dalam Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2025).
Umami, R., & Utama, C. Constitutional Protection of a Wife’s Physical Rights and Dignity in Marriage. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 6(1), 125-142.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Vivi Ariyanti & Bani Syarif Maula. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Relasi Gender dan Relasi Kuasa (2025).
Waluyo, B. (2011) Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta. Sinar Grafika
Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. Share: Social Work Journal, 10(2), 187-197.
License
Copyright (c) 2026 Rizki Hagina Sinulingga, Dinda Dinanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
