JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF IMMIGRATION CONTROL ON THE USE OF PASSPORTS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) IN A NONPROCEDURAL BASIS FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY (RESEARCH STUDY AT THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE SPE
Main Article Content
Ricky Rahmawan
Fadlan
Erniyanti
The departure of Indonesian Migrant Workers (PMI) was under the pretext of protecting Indonesian citizens abroad. This is certainly not in line with the constitution, so there needs to be improvements to the procedures for protecting Indonesian Migrant Workers (PMI). The domino effect is that these non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) will continue to try to leave "like the theory of a squeezed balloon" or illegally via rat routes which will be very dangerous for these Indonesian Migrant Workers (PMI). Based on the research results, it was found that the factors causing the problem were due to the absence of norms (no governing law), there were no clear parameters between Indonesian citizens who were just passing through and Indonesian Migrant Workers (PMI). Then, during the passport interview process, Immigration officers also did not can predict whether a passport that is valid for 10 years will be used for tourism only or for work purposes. Especially in Batam and other border areas, officers will find it difficult to determine which are Illegal Indonesian Migrant Workers (PMI) and which are seasonal workers. For this reason, it is hoped that the inspection system implemented by the Immigration Office will begin with the completeness and authenticity of the documents required in the passport application process, namely verifying the authenticity of the data provided whether it is as requested or not, so that the role of immigration in combating transnational crime is very important. large and strategic, this is related to its duties and functions as a gatekeeper to Indonesian territory, regarding the flow of traffic entering Indonesia, immigration implements a selective policy (selective policy).
Agus Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Aldi Subartono, Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014).
Bagir Manan, Makalah Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996 dikutip dari http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=VlxXWlEEBQFS pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.
Febmi Ririn Cikpratiwi, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
M. Iman Santoso, Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (Jakarta : UI-Press, 2004).
Moenir, A.S. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara 2006.
Moh Arif, Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997 ).
Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997 ).
Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, 2004).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOMOR 156
Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigirasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
