PERSONAL DATA PROTECTION IN THE PROVISION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE VOICE GENERATOR AND DEEPFAKE APPLICATIONS IN INDONESIA
Main Article Content
Putri Mega Citakhayana
Nowadays, the development of AI has brought miracles, including the existence of applications that can imitate a person's voice and face. For example, former President Jokowi whose voice is used as if singing a song. There is even a video of former President Jokowi giving a speech in Chinese, even though in fact he never sang a song or gave a speech. This can apparently be done through an AI application using a person's voice and facial image. Even though after the issuance of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UUPDP), a person's voice and image are included in personal data in the form of biometrics. Then today, the development of technology in the digital era has made it common to use portraits to use AI Voice Generators and Deepfakes without permission. Deepfake itself is an image and video produced by Artificial Intelligence as if it were real. The PDP Law itself prohibits the use of a person's biometric data. For this reason, it is necessary to research the legal protection of personal data in the form of voices that are changed using AI Voice Generators or faces into Deepfake form. In addition, the use of personal data is very high, for example to attract buyers on digital platforms by creating deepfakes using portraits taken randomly on the Internet without the consent of the owner of the personal data.
Buku
Mikelsten, Daniel, at.al., Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat. Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2020.
Yoon, Sangseok. Why? Scinece Artificial Intelegence. Terjemahan: Suci Anggunisa, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020
Zainuddin Ali, . Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Jurnal
Hari Sutera Disemadi, Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5 No.2, hlm. 183.
Disertasi
Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance), Disertasi pada Fakulatas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Berita
Agustin Setyo Wardani, Viral Video Presiden Jokowi Pidato Pakai Bahasa Mandarin, Ternyata Hasil Editan Deepfake! - Tekno Liputan6.com, 26 Oktober 2023, diakses pada 2 Juni 2024.
Desi Setyowati, Viral Jung-kook BTS Nyanyikan Lagu Raisa, Ini Cara Ubah Suara Pakai AI - Teknologi Katadata.co.id, 1 Mei 2023
Dini Listiyani, Apa Itu Deepfake AI? Kenali Cara Kerjanya (inews.id), 2 Februari 2024
Ibnu Naufal, Presiden Jokowi Jadi Korban, Pakar IT Ungkap Bahaya Deepfake di Puncak Tahun Politik (inilah.com), 23 Oktober 2023, diakses pada 1 Juni 2024
Giovani Dio Prasasrti, Wamenkominfo: Surat Edaran Penggunaan AI Belum Atur Sanksi, tapi Jadi Panduan Etik - Tekno Liputan6.com, 7 Desember 2023, diakses pada 1 Juni 2024.
Zulfikar, Hardiansyah, 5 Dampak Positif dan Negatif dari Artificial Intelligence yang Perlu Diketahui Halaman 2 - Kompas.com diakses pada 28 November 2023
Zulfikar Hardiansyah, 5 Aplikasi AI Voice Generator yang Lagi Ramai buat Ganti Lagu dengan Suara Orang Lain (kompas.com) 2 Mei 2023.
Informasi dari Lembaga Negara
Lukman, Hakim, Peranan Kecerdasan Buatan (Artifisial Intellegence) dalam Pendidikan, Pendidikan Profesi Guru, Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pendidikan - Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) (kemdikbud.go.id)
Internet
Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia (katadata.co.id), 26 Juni 2023
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.
Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Nomor 27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN No.6820.
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Permenkominfo No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem Transaksi Elektronik.
