LEGAL CERTAINTY AND AGRARIAN JUSTICE REGARDING THE POLICY OF ERASING WRITTEN EVIDENCE OF LAND FORMERLY CUSTOMARY
DOI:
10.54443/morfai.v5i6.4566Published:
2025-12-19Downloads
Abstract
The policy of eliminating written proof of ownership for former customary land, such as Girik, Petok D, Letter C, and Ketitir, as specified in Government Regulation Number 18 of 2021, has various implications for legal certainty and agrarian justice. This study aims to analyze the impact of this policy on the land ownership status of customary communities and small-scale farmers. The research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. The findings indicate that this policy may increase legal uncertainty for landowners without certificates, complicate the process of proving land rights, and potentially exacerbate agrarian inequality. To address these issues, solutions such as accelerating free land registration, enhancing public awareness, and strengthening the role of local governments and customary institutions in facilitating land ownership legalization are needed. With a more inclusive and equitable approach, this policy can be implemented without ignoring the rights of customary communities while remaining aligned with the principles of agrarian justice and legal certainty.
Keywords:
Legal certainty Agrarian justice Land evidence Land policy.References
Arfah Aryati dan Muhammad Arif, (2021), “Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam,” SEIKO: Journal of Management & Business, Vol. 4, No. 1.
Atikah Noor, (2022), “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia”, Notary Law Journal, Vol. 1, No. 2.
Ayu Isdiyana Kusuma, (2019), “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”, Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 31, No. 3.
Azizah Nurul, Asri Lasatu, dan Asriyan, (2024), “Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, JIH Aktualita, Vol. 1, No. 2.
Benuf Kornelius & Muhammad Azhar, (2020), “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1.
Diantha I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
Grey Andrew dan Widodo Suryandono, (2020), “Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/PTUN.BDG)", Indonesian Notary: Vol. 2, No. 2.
Halilah Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, (2021), “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2.
Herry Ayni Suwarni, (2024), “Analisis Yuridis Surat Keterangan Girik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No 1.
Hidayah Novira Yusrianti, Suwarno Abadi, dan Nuryanto A. Daim, (2024), “Tinjuan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Petok D Menurut Hukum Agraria di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 1.
Hulu Klaudius Ilkam, (2021), “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah..
Iriyanto I Wayan Yasadan Echwan, (2023), “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”, Jurnal Rechtens, Vol. 12, No. 1.
Januari dan Nelti Lita, (2023), “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 2.
Juanda Enju, (2016), “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 1.
Krismantoro Damianus, (2022), “Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat”, International Journal of Demos, Vol. 4, No. 2.
Lubis Fauziah dan Fahrul Raji Khassa, (2024), “Prosedur Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 3.
Moho Hasaziduhu, (2019), “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No.1.
Mulyadi dan Satino, (2019), “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda”, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1.
Murni Christiana Sri dan Sumirahayu Sulaiman, (2022), “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
Muthallib Abdul, (2020), “Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum”, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1.
Oktaviani Annisa Oktaviani dan Harjono, (2019), “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016), Verstek, Vol. 7, No. 1.
Putri Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin, (2018), “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia”, Mimbar Yustitia, Vol. 2, No. 2.
Rasyidi Mudemar A., (2021), “Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesiia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 12, No. 2.
Rohmatika Fina, Malik Fahad, dan Sumriyah, (2023), “Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah”, Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 2.
Saepullah Asep, (2018), “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.
Saputri Dea Mahara dan Abdul Azis, (2023), “Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2.
Sari Indah, (2020), “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”, Jurnal Mitra Manajemen, Vo. 9, No. 1.
Suarti Eni, (2019), “Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah”, Doctrinal, Vol. 4, No. 1.
Sulistyaningsih Retno, (2021), “Reforma Agraria Di Indonesia”, Perspektif, Vol. 26, No. 1.
Syahputri Diana, Sofia Lubis, dan Bunga Anggraini, (2024), “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan di Negara-Negara Berkembang, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 1.
Zainuddin Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, (2023), “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum”, Smart Law Journal, Vol. 2, No. 2.
License
Copyright (c) 2025 Virdy Varlucy Watdi, Gunawan Djayaputra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
