LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF THE CRIMINAL ACTS OF EMBAGARY OF TWO-WHEEL VEHICLES (STUDY OF DECISION NUMBER 858/PID.B/2025/PN.LBP)
Published:
2026-03-19Downloads
Abstract
This study examines legal protection for victims of motorcycle imbezzlement and a critical analysis of the judge's considerations in Decision Number 858/Pid.B/2025/PN.LBP using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Defendant Muklis Pranoto was proven to have embezzled the victim's motorcycle by pawning it for Rp. 500,000 from a value of Rp. 7,000,000 for online gambling, and was sentenced to 2 years in prison under Article 372 of the old Criminal Code (Article 486 of the National Criminal Code). The judge's selection of Article 372 was dogmatically correct, as criminal intent arose only after legal possession of the vehicle, rendering Article 378 inapplicable. However, serious gaps in victim protection were identified: the prosecutor did not seek restitution, the seeking mechanism (Articles 98–101 of the Criminal Procedure Code) was not pursued, and the judge did not order residual restitution of Rp. 6,500,000. Restorative justice evaluation reveals the verdict only partially fulfills restorative elements, lacking formal dialogue, full restitution, and LPSK involvement. Systemic reform in the implementation of Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 is urgently needed.
Keywords:
Embezzlement Victim Protection Restitution Restorative Justice Breach of Trust Alternative IndictmentReferences
Buku
Hamzah, Andi. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Harahap, Yahya. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar
Grafika.
Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Prodjodikoro, Wirjono. (1986). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Reksodiputro, Mardjono. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: LPKM Universitas Indonesia.
Saleh, N.A. (2025). Restorative Justice. Makassar: PT. Literasi Indonesia Group.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti, R. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Intermasa
Yulia, Rena. (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal
Engka, F.F. (2023). "Delik Penggelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaannya." LEX PRIVATUM 11(3): 3-11.
Ismawati, S. dan Hertini, M.F. (2025). "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional, Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis." Simbur Cahaya(2): 283-306.
Krismajaya, Putu Gede Satrya.(2020)"Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di POLSEK Denpasar Timur)." Jurnal Analisis Hukum (JAH) 3(2): 200-204.
Lubis, Muhammad Ridwan, dkk. (2023). "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan." Journal Bulletin of Community Engagement 3(2): 261-268.
Raharjo, Agus dan Angkasa. (2011). "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." Jurnal Dinamika Hukum 11(3): 389-401
Saputra, Muhammad Rendi Ismail. (2024). "Analisis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 2(3): 25-31.
Suhaemin, Amin, dkk. (2024). "Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon." Journal of Islamic Law and Yurisprudance 6(1): 83-98.
Tan, D. (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(8): 2463-2478.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) WvS, Staatsblad 1915 Nomor 732.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp.
License
Copyright (c) 2026 Belovit Eva Lubis, Hisar Siregar, Samuel Situmorang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
