SETTINGS COMPARISON ACTING PRESIDENT IN INDONESIA AND OTHER COUNTRIES THAT ADOPT A PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT
Main Article Content
Ilman Hadi
Irwan Triadi
Parluhutan Sagala
This research aims to examine further regulations regarding the provisions of Article 8 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Republic of Indonesia declares itself to be a legal state, which means that all aspects of the state must be based on the rule of law. On the other hand, the President of the Republic of Indonesia acts as both head of state and head of government, which indicates the nature of a presidential republic. Therefore, the position of President cannot be vacant because this position is so important and central. The research method used in this research is qualitative method with normative juridical analysis, namely explaining the legal norms that should be fulfilled (das sollen ) compared to the current situation (das sein). This research is also descriptive in nature, namely by describing the existence of a legal vacuum in the field of state administration, especially filling the position of interim president in Indonesia and its relationship with the threat of emergencies. The country's constitution regulates how to fill the vacancy in the presidential position in the event that the President and Vice President are permanently absent at the same time. However, this provision must be further regulated through laws and implementing regulations based on law. Twenty-two years have passed since the last amendment to the constitution but there is no legal regulation regarding this matter even though this situation is a threat and could result in a state of emergency status in the country. To facilitate the consideration and formulation of filling the position of president, the author presents a comparison with several countries so that it can be used which one is most suitable for the conditions of the Republic of Indonesia.
Alrasid, Harun, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika
Tambunan, 2000, UUD 1945 Sudah Jauh Melihat Ke Depan, Jakarta: Puporis Publisher
Ghoffar, Abdul, 2022, Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia, Depok: RajaGrafindo Persada
Isra, Saldi, 2020, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional, Jakarta: RajaGrafindo Persada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Manan, Bagir, 2003, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press
Soemantri, Sri, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan, Bandung: Remaja Rosdakarya
Soeprapto, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
Tim Penyusun, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jurnal dan Makalah
Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana, Ismail, dan Dewi Iryani, Konsep Pengambilan Keputusan oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap, Jurnal Ilmu Hukum “SETARA” Universitas Bung Karno, Volume 4 No. 2, Desember 2023
Indrayana, Denny, Problematika Lembaga Kepresidenan Indonesia: Memenangkan Demokrasi, Mengalahkan Duitokrasi, Makalah disampaikan dalam Webinar AIPI Rabu, 11 September 2024
Mohammad Jodi Wiranto dan Ahmad Redi, Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, Volume 4 No.2, Desember 2021
Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 10, No. 2, 2020
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
