RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF CIVIL RELATIONSHIPS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDDING TOWARDS THEIR BIOLOGICAL FATHERS POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010
DOI:
10.5281/zenodo.20635665Published:
2026-06-11Downloads
Abstract
Children born out of wedlock face structural discrimination in the Indonesian legal system, particularly due to the provisions of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which limits the civil relationship of the child only to the mother and her family. Constitutional Court Decree Number 46/PUU-VIII/2010 emerged as a legal breakthrough that recognizes the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers based on scientific evidence. However, the decision is declaratory in nature without being accompanied by adequately implementing norms, resulting in a systemic normative gap in practice. This study aims to identify the forms of normative gaps in the regulation of the decision and to formulate the necessary legal reconstruction to establish a fair civil relationship between children born out of wedlock and their biological father. The research uses a normative juridical method with a Legislation Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The research results indicate that the legal vacuum includes the absence of a standard biological proof mechanism, unclear scope of civil rights, weak institutional coordination, as well as disharmony with the Islamic inheritance law system. Comprehensive legal reconstruction through the revision of the Marriage Law and the establishment of implementing regulations becomes a necessity to achieve substantive justice for children born out of wedlock.
Keywords:
Children born out of wedlock reconstruction of norms Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010References
Jurnal
Adam Dwi Kambela dan Dio Ashar Wicaksana, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum," Journal of Justice Dialectical Vol. 1 No. 1 (2023)
Ade Daharis dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK," Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 3 (2024)
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 145–152; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Jakarta: MUI, 2012)
Bagya Agung Prabowo, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 19 No. 3 (2012)
Chatib Rasyid, "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010," Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75 (2012)
Dwi Desi Yayi Tarina, dll (2021). “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran,”
Habiburrahman, "Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75 (2012)
Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin (Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014)," Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 2 (2018)
Patrick Beaumont dan Jonathan Fitchen, "Parentage and International Private Law," dalam Journal of Private International Law, Vol. 12, No. 1 (2016)
R. Kambali, "Pembuktian Hubungan Biologis Anak di Luar Nikah Melalui Tes DNA dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 2 (2019)
Thomas E. Davitt, Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum (Yogyakarta: Pallmal, 2012)
Wahyuni. “Pencatatan Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2014)
Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah," Res Nullius Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021)
Buku
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014),
B. Sutioso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006)
Elwi Danil, Shidarta, dkk., Menegakkan Hukum Tanpa Melawan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967)
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
John Eekelaar, Family Law and Social Policy, 2nd ed., (London: Weidenfeld and Nicolson, 1984)
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Nigel Lowe dan Gillian Douglas, Bromley's Family Law, 11th ed., (Oxford: Oxford University Press, 2015)
Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
Siti Malikhatul Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2001)
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)
Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, (Palembang: PT. Rambang, 2006)
Yusuf Al-Qaradawi, Min Hadyi Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah, Juz III, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 2000)
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165)
Lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, diucapkan pada 17 Februari 2012.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Jakarta: MUI, 2012)
License
Copyright (c) 2026 Mohammad Raja Avatar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
