RATIO LEGIS OF THE PROVISION OF SOCIAL WORK CRIMINAL SANCTIONS IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE
Main Article Content
M. Fachryan Arief
Saiful Abdullah
Social work punishment is one of the non-imprisonment alternative punishment threats accommodated in Article 85 paragraph (8) of Law Number 1 Year 2023 on the New Criminal Code (KUHP). This provision creates changes in the punishment system in Indonesia. The purpose of the criminal sanction of social work is to provide guidance and mentoring in order to become a good and useful person, especially since the punishment is not intended to degrade human dignity. However, efforts to realize this goal must be carried out through a clear and precise mechanism for the implementation of social work punishment, but the New Criminal Code has not clearly established the mechanism or institution responsible for the implementation of social work punishment. On this basis, this study aims to analyze the ratio legis (purpose) of the regulation of social work punishment in the New Criminal Code and recommend the concept of ideal implementation supervision arrangement in the future. This type of research is normative and the results conclude: First, social work punishment is regulated due to the occurrence of over capacity and is considered ineffective as a coaching space. Second, the ideal concept of the implementation of social work punishment to support the purpose of punishment is not only sufficiently carried out by law enforcement officials and/or Correctional Institutions, but the involvement of social institutions and other institutions will provide a more optimal correctional influence.
Aisyah, S. S. (2018). Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(1), 25.
Achmad, Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana.
AMIR, D. T. R. I. N. (2017). Studi Perbandingan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Belanda dan Inggris Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
Ecep Nurjamal, S. H. (2023). BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru. EDU PUBLISHER.
Fajri, A. (2019). Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. Lex Renaissance, 4(1), 46–64.
Firmansyah, F. (2024). Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Persfektif KUHP Terbaru.
Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.
Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.
Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 26–38.
Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana. El-Dusturie, 2(2).
Purwadiyanto, T. (2015). Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Lex Administratum, 3(8).
Renggong, R. (2015). Pengantar Hukum Pidana Indonesia.
Rokilah & Sulasno. Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ajudika Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 179-190.
Slat, T. K. (2020). Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 352–360.
Sugihartati, R. (2014). Perkembangan masyarakat informasi & teori sosial kontemporer. Kencana.
Triyanto, G. (2017). Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechtens, 6(1), 46–65.
Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 17–23.
Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(2), 105–114.
