ARRANGEMENTS FOR THE CUSTODY OF COMPENSATION FOR UNKNOWN PARTIES IN THE FRAMEWORK OF LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT IN THE PUBLIC INTEREST
DOI:
10.54443/ijerlas.v5i6.4521Published:
2025-12-24Downloads
Abstract
Although the general provisions for consignment of compensation have been regulated in land acquisition regulations, this study identified the incompleteness of explicit legal norms regarding the basis and procedures for consignment on the grounds that the entitled party is unknown. The focus of this study lies in whether the District Court is justified in granting a consignment application for public interest development on the grounds that the entitled party is unknown, reviewed from the concept of land ownership in Indonesia and comparative law with Malaysia. Through a normative legal approach and legal comparison, this study found that the court's decision to grant consignment for an unknown party is contrary to the basic concept of the State's Right to Control (HMN) as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution in conjunction with Article 2 of Law Number 5 of 1960. Legally, if there is no legal subject ownership right attached to the land, the status of the land essentially returns to State Land, so that efforts to consign compensation become irrelevant and normatively unnecessary. This finding emphasizes the importance of legal certainty in the implementation of land acquisition regulations.
Keywords:
deposit of compensation unknown entitled party court decision legal certaintyReferences
Buku
Arto, A. M. (2001). Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Elpah, D. (2014). Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pertanahan. Jakarta: Puslitbang Mahkamah Agung RI.
Kansil, C. (1989). Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Limbong, B. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum. Jakarta: Gramedia.
Suseno, F. M. (2003). Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
Sutedi, A. (2012). Pengadaan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur. Jakarta: Sinar Grafika.
Dokumen Pemerintah / Undang - Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 2 ayat (1).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum
Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 19/Pdt.P.Cons/2024/PN.Tng
Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/Pdt.P.Cons/2024/PN.Tng
Disertasi
Rokhman, Taufik. (2023) “Rekonstruksi Regulasi Penitipan Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berbasis Keadilan” Semarang : Universitas Islam Sultan Agung
License
Copyright (c) 2025 Syeh Aries Fauzan, Mohammad Hamidi Maskur, Herlindah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
