Synchronization of Asset Return Regulations in Law Enforcement of Corruption Crimes
Published:
2026-11-10Downloads
Abstract
The return of assets resulting from corruption is a crucial element in law enforcement, but it is faced with regulatory fragmentation that hinders the recovery of state losses. This normative legal research analyzes the synchronization of asset return regulations using legislative, conceptual, and comparative approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the disharmony between the Criminal Code, the Corruption Law, and the Anti-Corruption Law creates procedural disparities and the burden of proof that causes the conviction-based system to be ineffective when the perpetrator dies or flees. The Asset Forfeiture Bill offers a breakthrough through the Non-Conviction Based Forfeiture mechanism, but its implementation requires strict harmonization to avoid overlapping authority and human rights violations. In addition, significant gaps were found between national regulations and UNCAC standards, particularly in mutual legal assistance and asset sharing, which hindered the return of assets across borders. This study concludes that the ratification of the Asset Forfeiture Bill must be accompanied by comprehensive synchronization of all national and international legal instruments in order to create legal certainty, asset recovery effectiveness, and substantive justice.
Keywords:
Asset Return Corruption Regulatory Synchronization Criminal Confiscation UNCACReferences
Aulia. (2025). Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. Padang Jurnal.
Bayu Dwi Anggono. (2026). Pernyataan Kepala Badan Keahlian DPR RI mengenai Pengaturan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset.
Darmawan. (2026). Prosedur UNCAC dan Integrasinya ke dalam Kerangka Hukum Indonesia untuk Pemulihan Aset Korupsi. Arena Hukum.
Dasco. (2025). Pernyataan Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai Pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RUU KUHAP Rampung.
Djalil. (2025). Efektivitas Sinergi PPATK dan Penyidik dalam Pelacakan, Pembekuan, dan Perampasan Aset.
Fahmi. (2025). Sinkronisasi Regulasi dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam RUU Perampasan Aset.
Fauzi. (2026). Kebijakan Hukum Pidana mengenai Penyitaan Aset Korupsi melalui Mutual Legal Assistance untuk Mengoptimalkan Pengembalian Aset di Indonesia.
Gunawan. (2025). Metode Penelitian Yuridis Normatif: Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual.
Harahap. (2025). Koordinasi Antar Lembaga dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Korupsi di Indonesia.
Haswandi. (2015). Hambatan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Kelembagaan, Ratifikasi UNCAC, dan Regulasi.
Hidayat. (2025). Asset Forfeiture Mechanism as an Additional Punishment in Order to Recover State Losses in Corruption Cases. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 6(2), 472-486.
Hutajulu. (2024). Pendekatan Perundang-undangan dalam Analisis Sinkronisasi Regulasi Perampasan Aset.
Hutasoit. (2025). Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analitis dalam Kajian Hukum Pengembalian Aset.
Istiqomah. (2026). Kerangka Hukum Domestik dan Ketidakselarasannya dengan Standar UNCAC dalam Penanganan Perampasan Aset Transnasional.
Kusuma. (2025). Legal Strategies for Corruption Asset Recovery and Public Trust. Arena Hukum.
Lubis. (2025). Teori Keadilan dan Sistem Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi.
Mahardika. (2025). Pernyataan Juru Bicara KPK mengenai RUU Perampasan Aset untuk Memberikan Kepastian Hukum bagi Negara.
Maradona. (2026). Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Terobosan dalam Sistem Hukum Modern.
Maulana. (2025). Pendekatan Perundang-undangan dan Studi Kepustakaan dalam Penelitian Hukum Normatif.
Nugroho. (2025). Penelitian Deskriptif Analitis tentang Pengaturan Perampasan Aset dan Pengembalian Kerugian Negara.
Nugroho. (2026). Asset Seizure as an Effort to Recover State Assets Resulting from Criminal Corruption. Journal of Law and Legal Reform, 7(1), 161-202.
Prasetyo. (2025). Efektivitas Perampasan Aset di Indonesia dan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture.
Purnomo. (2025). Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum dan Metode Deduktif.
Purnomo. (2026). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan untuk Memutus Insentif Ekonomi Kejahatan dan Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara.
Rahardjo. (2025). Rekonstruksi Sistem Pemulihan Aset melalui Analisis Sinkronisasi Regulasi.
Rizky. (2025). Optimalisasi Pengembalian Aset melalui Harmonisasi Undang-Undang dan Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga.
Rozy. (2025). Penelitian Yuridis Normatif dengan Data Sekunder sebagai Bahan Dasar.
Saan Mustopa. (2025). Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI mengenai Sinkronisasi RUU Perampasan Aset dengan UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHAP.
Safaruddin. (2026). Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI mengenai Batasan Mekanisme Perampasan Aset agar Tidak Mengganggu Peradilan Pidana Konvensional.
Santoso. (2025). Kegagalan Sistem In Personam dalam KUHAP dan Dampaknya terhadap Rendahnya Tingkat Pengembalian Aset.
Sari Yuliati. (2026). Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengenai Ruang Lingkup RUU Perampasan Aset.
Setiawan. (2025). Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.
Sudding. (2025). Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI mengenai Sinkronisasi Regulasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perampasan Aset.
Sujadmiko. (2025). Implementasi Pasal 54 Ayat (3) UNCAC dan Pengaturan Asset Sharing dalam RUU Perampasan Aset.
Sulistyo. (2025). Ketergantungan Pemulihan Aset pada Putusan Pidana Berkekuatan Tetap (Conviction-Based) dalam Sistem Hukum Indonesia.
Suryani. (2025). Metode Penelitian Pustaka dan Studi Dokumen dalam Penelitian Hukum Normatif.
Wibowo. (2025). Optimalisasi Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi: Fragmentasi Regulasi dan Paradigma Retributif.
Yudhistira. (2025). Pernyataan Direktur Eksekutif CELIOS mengenai Dampak Pengesahan RUU Perampasan Aset terhadap Percepatan Pengembalian Kerugian Negara.
License
Copyright (c) 2026 Ronald Sianturi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
