JURIDICAL REVIEW OF THE MERAH PUTIH COOPERATIVE AND THE ROLE OF THE NOTARY MAKING THE COOPERATIVE DEED (NPAK) IN ITS ESTABLISHMENT BASED ON INDONESIAN COOPERATIVE LAW
Main Article Content
Felly Faradina
Zulhendrawan
Dini Dewi Heniarti
Neni Sri Imaniyati
Dhody Ananta Rivandi W
As a manifestation of the implementation of Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the government initiated a community economic empowerment program in early 2025 through the establishment of the "Koperasi Merah Putih" (Red and White Cooperatives). In its initial phase, the government aims to establish up to 80,000 such cooperatives across villages and urban neighborhoods throughout Indonesia. Within this program, the Notary Making Cooperative Deeds (NPAK) plays a crucial role in ensuring the legal validity of these cooperatives' establishments. This study aims to examine the mechanisms involved in the formation of the Koperasi Merah Putih and to analyze the role of NPAK in this process. However, challenges arise for notaries, particularly NPAK, due to certain regulatory differences between the establishment of Koperasi Merah Putih and conventional cooperatives. Employing a normative juridical research method through literature study, this research utilizes an analytical approach to scrutinize the Koperasi Merah Putih and the role of NPAK from theoretical, regulatory, and practical perspectives. The findings reveal that the Articles of the Association of Koperasi Merah Putih differ from those of typical cooperatives in terms of naming conventions, types of business activities, management structures, membership areas, and procedures for obtaining legal entity status.
Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Srbagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Agnefia Elisia Sahertian, Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Indonesian Notary: Vol. 3: No. 3, Article 38, 2021.
Aji Basuki Rohmat, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012), Jurnal Pembaharuan Hukum, 138 Volume II No. 1, Januari - April 2015.
Bachrudin, Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, PT. Refika Adi Tama, Bandung, 2019.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004, Bandung, Tahun 2008.
Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2007. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
I Gede Angga Permana, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana, Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum, Jurnal Education and development, Vol.9 No.3. 2021.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2023.
Joniono Rahardjo, F.X. Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama(2024).
Jusman Khairul Hadi, Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Juridica, Volume 3, Nomor 1, November 2021, DOI: https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190.
Kartasapoetra, A.G., Bambang S., dan A. Setiady. 2007. Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kartasaputra, A.G. 2005. Praktek Pengelolaan Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad Yusrizal, Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pendirian Dan Perubahan Badan Hukum Koperasi, Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI), Volume 3, nomor 1, E-ISSN: 2828-3910.
Pachta, Andjar. 2005. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Koperasi Multi.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/ KelurahanMerah Putih.
Pujiyono. 2015. Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia. Surakarta: CV Indotama Solo.
Raissa Aprilita Limbong, Mohammad Fajri Mekka Putra, Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi Dalam Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal.
Rizki Nurmayanti, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, Jurnal Akta, Vol. 4, Nomor 4, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504
Rizki Nurmayanti, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, Jurnal Akta, Volume 4, nomor 4, Tahun 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504
Rosana, Myra. “Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, hlm. 208-210.
Supranto J, ”Metode Penelitian Hukum Dan Statistic”, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Tempo,https://www.tempo.co/politik/begini-konsep-koperasi-merah-putih-yang-digagas-prabowo-1229286
Tiktiek Kurniawati, Benidzar M Andrie, Anisa Puspitasari, Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022, https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7773/4903
Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Anggota_ex_officio
Tutwuri Handayani dan Yulistya Adi Nugraha. Panduan Ekslusif Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Teknis Dan Sitem Ahu Online Untuk Notaris Pembuat Akta Koperasi. Jakarta, Tutwuri Handayani, 2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri S., Hukum Koperasi, Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press, Desember 2021
