IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RESOLUTION OF DISPUTES DUE TO BUILDING FAILURE IN BUILDING CONTRACTING AGREEMENTS
Main Article Content
Muhammad Ari Syahputra
Redyanto Sidi
Henry Aspan
There is a building failure in terms of the time period after the construction work was handed over for the last time (FHO), when viewed from the substance of the work, the building failure has occurred in part or in full malfunction of the results of the construction work from a technical, benefit, safety and health perspective Work; in summary the time after the FHO, due to non-functioning construction work results. The specifications of the research used are descriptive analysis and normative legal research. The technique of collecting legal material that will be used as a source in this study is library research, namely collecting legal material by reading laws and regulations, official documents, journals, articles from the internet, as well as other literature that is closely related to The issues discussed are based on secondary legal materials. The implementation of the project or building construction involves various parties who take part in it, namely the employer, the architect and the contractor. A contracting agreement is an agreement between one party (the contractor) and another party or (the contractor) in which he binds himself to carry out a work regarding the manufacture of a work (het maken van werk) by receiving a price according to the specified price. Efforts to settle alternative dispute resolution in the settlement of contracting disputes through several efforts such as arbitration, negotiation, mediation or by making efforts or applying court channels if they are not resolved out of court.
Syaubari, ”Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Relevansinya dengan ash-Shulhu (studi Analisis Pasal 7-11 UU No 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN AR-Raniry Tahun 2008.
Sri Soedewi dan Masjchoen Sofyan, 1982, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta.
Nazarkhan Yasin,” Aspek Hukum dalam Penanganan Masalah Kerusakan Prasarana dan Bangunan,” makalah Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Bandung, Alumni, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, tahun 2016.
Arsyad Sanusi. 2001. E-Commerce Den Permasalahan Hukum Yang Mengikutinya, Yogyakarta.
Juju-Dominikus & Matamaya Studio. 2008. Teknik Menangkal Kejahatan Internet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
Mochamad Wahyudi- “Pengecekan terhadap keaslian suatu dokumen untuk menghindari kejahatan komputer (Computer Crime)-”Jakarta.
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014Modul Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH), (Jakarta: Komisi Yudisial RI, Jakarta.
Komisi Yudisial RI, 2017. Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Komisi Yudisial RI. Jakarta
Lawrence M Friedmann, 2011 Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer. Ghalia Indonesia, Jakarta
M. Solly lubis, 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung
Mujahid A. Latief, et al, 2017, Kebijakan Reformasi Hukum; Suatu Rekomendasi (Jilid II), Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, , Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, 2020.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2033, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RadjaGrafindo Persada. Jakarta
Soerjono Soekanto, 2016. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
Sudarto, 2017, Hukum dan Hukum Perdata Cetakan Keempat,, Alumni Bandung
Sunaryati Hartono, 2014. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Alumni, Bandung
Soewartojo Junaidi. 2015. Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya. Restu Agung. Jakarta.
Wildan Suyuthi Mustofa, 2019. Kode Etik Hakim (ed kedua), Kencana Prenamedia Group. Jakarta.
Journal:
Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan Dll. 2021. “Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)”. Vol 1, Nomor 1
Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
Internet:
UU Perlindungan Konsumen Persulit Penyelesaian Sengketa http://www.kompas .com/kompas-cetak/0105/29/iptek/uupe10.htm,
https://jdih.mahkamahagung.go.id. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021
Brin, Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi nasional, Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Alternatif, https://ipsh.brin.go.id, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2021, Pukul 21.00 Wib
