VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS WITH DIGITAL SIGNATURES FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL LAW
DOI:
10.54443/ijerlas.v5i6.4965Published:
2026-01-16Downloads
Abstract
This study analyzes the validity of electronic agreements with digital signatures from the perspective of Indonesian civil law, based on the Civil Code (KUHPerdata) and related regulations such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study discusses the fulfillment of the valid requirements of an agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, capacity, certain things, and lawful cause, in an electronic context. Digital signatures, which utilize cryptography for authentication, integrity, and non-repudiation, are recognized as valid if they meet the requirements of Article 11 of the ITE Law, especially those certified by an Electronic Certification Provider. In addition, the evidentiary power of digital signatures as an extension of written evidence (Article 5 of the ITE Law) varies; certified signatures have a higher authentic value than uncertified ones. The conclusion states that electronic agreements are valid and have legal certainty, although there are limitations for certain formal documents, and recommends the use of certified signatures to reduce the risk of civil disputes.
Keywords:
Electronic Agreement Digital Signature Indonesian Civil Law.References
Andalan, A. M. (2019). Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial. Jurist-Diction, 2(6), 1931-1950.
Dahlia, M., & Susetio, W. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Jual Beli . Jurnal Multridisiplin Indonesia, 2(8), 2277-2289.
Dermawan, R. (2021). Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 762-781.
Hernoko, Y., & Agus. (2014). Hukum Perjanjian atas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Kusumaningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Risalah Hukum, 64-76.
Lapian, R., Soeikromo, D., & Mamengko, R. S. (2024). Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum, 13(1).
Listyana, D. S., Wati, I. A., & Lisnawati. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. Verstek, 2(2), 146-154.
Mahesa, B. T. (2023). Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana). Sains Student Research, 1(1), 1087-1093.
Makarim, E. (2014). Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Penjelasan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
Ponorogo, D. K. (n.d.). Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital. Retrieved from https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital
Prabowo, E. C., & Afrianto, I. (2017). Penerapan Digital Signature dan Kriptografi Pada Otentikasi Sertifikasi Tanah Digital. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), 6(2), 2089-9033.
Putri, A. R., & Wisnaeni, F. (2023). Kekuatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian. NOTARIUS, 16(2), 948-959.
Sari, I. P. (2022). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata. Jurnal Al-Wasath, 3(2), 105-112.
Slamet, T., & Pailing, M. (2019). Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian. Paulus Law Journal, 1(1), 9-18.
Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Sukarmi. (2008). Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Bandung: Pustaka Sutra.
Usman, T. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Prespektif Hukum Perdata. Indonesian Privat Law, 1(2), 87-98.
Yuniati, T., & Sidiq, M. F. (2021). Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi. Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). 4(6), 1058-1069.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238.
License
Copyright (c) 2026 Naib
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
