WOMEN'S REPRESENTATION IN THE NOMINATION OF LEGISLATIVE MEMBERS ACCORDING TO LAW NUMBER 7 OF 2017 ON ELECTIONS
Main Article Content
Fajar Irawan
Dhia Al-Uyun
Ngesti Dwi Prasetyo
This scientific work focuses on the discussion of Women's Representation of at least 30% in the nomination of legislative members according to Law No. 7 of 2017 concerning Elections. In this work the author raised 2 (two) major discussions, the first related to the basis of consideration of women's representation of at least 30% in the legislative nomination and the second related to the legal implications of the rule. To answer these two discussions, the writer uses a normative juridical legal approach through the study of legal materials and sources of literature related to the theme that the writer adopts. From the results of this study the authors found several urgent issues that underlie the regulation of women's representation at least 30% in legislative nominations. The legal implications for election participants who do not obey these rules are disqualified from the electoral process in the electoral district concerned, these rules also serve as a legal umbrella against women who have not been accommodated in the political process. Although the rules related to women's representation have a positive impact on the life of politics in Indonesia, these rules need to be evaluated and refined to ensure women's representation.
Raharjo, Satjipto. Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing Cet. 1, 2009.
Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
Philip Selznick, Philippe Nonet. Hukum Responsif. Bandung : Nusa Media Cet. 5, 2018.
Gaffar M, Janedri. Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta : Konstitusi Press, 2013.
Azizah, Nur. Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. Yogyakarta :LP3M UMY, 2014.
Budiharjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.
Elizabeth, Mizbah Zulfa. Resistensi Perempuan Parlemen Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender. Depok : LP3S, 2018.
Mahfud MD, Moh. Politik hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Prers, Cet.7, 2017.
Nurtjahjo, Hendra. Filsafat Demokrasi. Jakarta : Bumi aksara, 2006.
Ramlan Subakti, dkk. Meningkatkan keterwakilan perempuan : Penguatan kebijakan afirmasi, Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan. Jakarta selatan : 2011.
Artina, Dessy. “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 (Januari 2016).
Kurniawan, Nalom. “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008”. Jurnal Konstitusi, Vol 11, No 4, (Desember 2014): 733.
Through Partnership Between Men and Women in Politics” [Artikel online], (Inter-Parlementary Union), tersedia di: www.ipu.org/wmn-e/world.htm;. Dalam Evi Novida Ginting, Jurnal Politiea, Vol.3, No.2, Juli
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
Lampiran peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 tentang grand design peningkatan keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilu tahun 2019.
PKPU, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834, Sekertariat Jenderal KPU RI
Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadaprancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Jakarta, 12 .Juli 2007 Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Terhadap Keterangan Pemerintah Tentang Ruu Pemilihan Umum Anggota DPRI, DPRD, dan, DPD, 12 Juli 2007.
Novira Maharani Sukma,“Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang”,Vol.4, Tahun 3, (2018).
Amiruddin, & Zainal Asikin. (2006). Pengantar metode penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Democracy through partnership between men and women in politics. (1996). Inter-Parliamentary Union (IPU).
Hendra Nurtjahjo. (2006). Filsafat Demokrasi. Bumi aksara.
Janedri M. Gaffar. (2013). Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah 1945 Perubahan UUD . Konstitusi Press.
Mizbah Zulfa Elizabeth. (2018). Resistensi Perempuan Parlemen Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender. LP3S.
Moh. Mahfud MD. (2017). Politik hukum di Indonesia . Rajawali Press
Nalom Kurniawan. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”,. Jurnal Konstitusi, 11(4), 733–733.
Novira Maharani Sukma. (2018). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4.
Nur Azizah. (2002). Rapat Pansus RUU Pemilu, Dokumen Rapat, Sekertariat Jenderal DPR RI.
Nur Azizah. (2014b). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. LP3M UMY.
Philippe Nonet, & Philip Selznick. (2018). Hukum Responsif. Nusa Media .
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , 16 (2002) (testimony of Presiden Repblik Indonesia, DPA, & dkk DPR).
Ramlan Subakti, & dkk. (2011)., Meningkatkan keterwakilan perempuan :Penguatan kebijakan afirmasi, Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan.rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil , 6 (2007).
Satjipto Raharjo. (2009). Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing .
Berita Negara Republik Indonesia , (2018) (testimony of Sekertariat Jenderal KPU RI).
Soerjono Soekanto. (2007). Pokok-pokok sosiologi hukum. Raja Grafindo. Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 5.
