FACTUAL ACTION AS ADMINISTRATIVE DISPUTES (PROHIBITION OF MISLEADING LAWSUIT BETWEEN THE ADMINISTRATIVE DECISION AND THE FACTUAL ACTION)
Main Article Content
David Pasaribu
Istislam
Sudarsono
This article attempts to comprehend the ideal concept of factual action and analyzes factual action as an object of dispute in the Administrative Court ("Peratun") in relation to the prohibition of misleading the administrative decision ("KTUN") and the factual action. The research method uses normative research with conceptual, statutory, and case approaches. The results show the complexity of factual action related to examine the factual action and also the double-checking system of administrative tort. First, by classifying an object as the factual action or KTUN, and second, by examining factual actions as the administrative tort by government agencies/officials which are clashing/not clashing to the statutory regulations nor general principles of good governance. Furthermore, the misleading lawsuit can occur when the lawsuit disrupes/reverses the definition of each object, both KTUN and factual actions. The cumulation of objects among KTUN with factual actions is possible as long as there are interrelated legal character (innerlijke samenhang) of objects, prioritize the speedy trial, simple, and low-cost principle, and the principle of utility (bring justice closer to the people).
Books
Aditya, Zaka Firma, dkk. (2023). Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia. Depok: Rajawali Press.
Ali, H. Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2019). Hukum Acara dan Wacana Citizen Law Suit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran). Sleman: Deepublish Publisher.
______________. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Pergeseran Paradigma dan Kompetensi Absolut OOD dan Hukum Acara OOD Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish.
Diantha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kecana.
Hadjon, Philipus M, dkk. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (2013). Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muhaimin, H. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Permana, Tri Cahya Indra, dkk. (2022). Beberapa Pemikiran tentang Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Santoso, Aris Prio Agus dkk. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Simanjuntak, Enrico. (2018). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
Suratman dan Dillah, H. Philips. (2018). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Journal Article
Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Peratun. 1(2), 265 - 286.
Surya Mukti Pratama. Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Kaitannya dengan Kompetensi PTUN, Jurnal Rechtsvinding. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf, accessed on February 15, 2025
Wahyunadi, Yodi Martono. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 135-154.
Journal Article (DOI)
Abrianto, Bagus Oktafian dkk. (2020). “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”. Jurnal Negara Hukum. 11(1), 43-62. 43-62. 10.22212/jnh.v11i1.1574
Asimah, Dewi, dkk. (2020). “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD)”. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, 4 (1), 152-170. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531
Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2022). “Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 64-92. https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92
Harahap, Ahmad Fauzi. (2020). “Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”. Jurnal Binamulia Hukum, 9(2), 171-182. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126
Harjiyatni, Francisca Romana dan Suswoto. (2017). “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Ius Quia Iustum, 24(4), 601-624. DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art5
Norra, Azza Azka. (2020). “Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Hukum Peratun, 3(2), 141-154, https://doi.org//10.25216/peratun.322020.141-154.
Putra, Hidayat Pratama. (2022). “Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Hukum Peratun, 5(1), 75-94 https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94
Ridwan. (2022). “Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 11(1), 89-108. DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07
Sadewa, Kidung dkk. (2017). “Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157 K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571 PK/Pdt/2008)”. Jurnal Verstek, 5(3), 228-236. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33546
Savitri, Yolanda Feberta. (2021). “Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2017)”. Jurnal Verstek, 9(1), 218-226. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50011
Simanjuntak, Enrico. 2018. “Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. VI (1), 16-33. https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.535
Wicaksono, Dian Agung dkk. (2020). “Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa”. Jurnal Rechtsvinding, 9 (3), 367-386. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512
______________, et al. (2021). “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Rechtsvinding, 10(2), 323-337. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715.
Regulations dan Policies
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN No. 41, TLN No.6856.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN No. 292. TLN No. 5601
Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara No. 940.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Angka 6 pada Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 248/DjMT/KEP/HK.00.6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Berita Acara Sidang Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Court Decisions
Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/G/TF/2023/PTUN.DPS.
Direktori Putusan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/B/TF/2024/PT.TUN.MTR.
Direktori Putusan, The Decision of Supreme Court Number 494 K/TUN/TF/2024.
Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/TUN/TF/2024.
Direktori Putusan, The Decision of Supreme Court Number 770 K/TUN/TF/2024.
Direktori Putusan, The Decision of Supreme Court Number 771 K/TUN/TF/2024.
Others
Artikel “Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan”. https://www.mongabay.co.id/2018/05/23/kasus-tumpahan-minyak-icel-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/, accessed on February 15, 2025.
Artikel “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum” https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/, accessed on February 15, 2025.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/, accessed on February 16, 2025.
Berita Utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga”. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tidak-Ada-PHK-Tenaga-Honorer, accessed on February 15, 2025.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Bandung. https://sipp.ptun-bandung.go.id/, accessed on February 15, 2025.
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Manado. https://sipp.ptun-manado.go.id/, accessed on February 16, 2025.
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Medan. https://sipp.ptun-medan.go.id/, accessed on February 15, 2025.
Publikasi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang dan Jasa Mewah” https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah, accessed on February 15, 2025.
