Vol. 5 No. 6 (2025): November

Mawardi, Irvan. Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokrasi, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Marbun, SF. Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soetami, A. Siti. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Y. Sro Pudyatmoko dan W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996.

Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik edisi Pertama, Jakarta: PRENADAMEDIA Group: 2019.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Setiadi, Wicipto. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994.

Marbun, S. F. Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, Yogyakarta: Penerbit Libery,1998.

Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Surabaya: Apollo, 1997.

Abdullah, Rozali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

Mahisa Mahardani, Ni Luh. “Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara”, Airlangga Press, (2007):208-224.

Dwi Fitriyanti, Kadek. “Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadila Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS)”, Jurnal Analogi Hukum Vol.1 No. 2 (2019):254-258.

Mario Viano Rasi Wangge, “Intervensi Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No.2, (Juli 2020):300-305

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Petunjuk Pelaksana Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR

Cahyaningrum, Lulik Tri.”Intervensi Pihak Ketiga Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Pihak Ketiga”, Tesis Ilmu Hukum, Program Studi Magister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: UNAIR, 2004, Tidak dipublikasikan