JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF CUSTOMS TO PREVENT THE Smuggling of Goods to Realize INCREASING STATE INCOME
STUDY ON TYPE B Customs and Excise Commission in BATAM
Main Article Content
Rendi Gunawan
Lia Fadjriani
Feby Milanie
In the Juridical Analysis of the Role of Customs and Excise in Supervising and Preventing Crimes of Smuggling of Goods at the Customs Commission Type B Batam, it aims to discuss the legal arrangements for the role of customs in supervising and preventing criminal acts of smuggling of goods and the implementation of obstacle factors, obstacles and solutions for the role of customs in supervising and preventing the crime of smuggling of goods (research study at the Customs and Excise KPU type B Batam). This study aims to determine the Juridical Analysis of the Role of Customs and Excise in Supervising and Preventing the Crime of Smuggling of Goods at the Customs Commission Type B Batam.The research conducted is descriptive research with the method normative legal approach (normative juridical) is carried out by means of study literature. Data collection tools used in this research are data in the form of document studies and literature searches and by using additional data in the form of interviews.The results of the study indicate that the general legal arrangement of Customs and Excise authority according to Law No. 17 of 2006 is, Customs and Excise receives reports or information from someone about a criminal act, summons people to be heard and examined as suspects or witnesses, examines, seeks , and collect information on criminal acts, arrest and detain people suspected of committing criminal acts, request information and evidence from suspects who commit criminal acts.For this reason, it is hoped that with the existence of complete legal rules and firm witnesses related to the crime of smuggling of goods, all related elements are able to understand the legal rules made to protect the public from the threat of danger, and legal rules should be emphasized so that no more criminal acts of smuggling of goods occur.
Books
Abidin, Zainal. 2011, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
Adolf, Huala. 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Amrullah, Amin ,M. 2013, Panduan Menyusun Proposal Skripsi,Tesis & Disertasi,Smart Pustaka,Makassar.
Adrian Sutedi. 2012, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta.
Amiruddin,ZainalAsikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum.Ed. 1.Cet. 5.Rajawali Pers,Jakarta.
Arief Sidharta.B, 2017, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta.
Austin,John. 2010, The Province of Jurisprudence Determined, Weidenfeld an Nicolson, London.
Babbie,Earl. 2014, The Practice of Social Research (12th ed.). Cengange Learning, Wadsworth.
Burhanuddin S,2015, Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Chibro,Soufnir. 2002, Pengaruh tindak pidana Penyelundupan terhadap pembangunan, Sinar Garafika, Jakarta.
Idham, 2004, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.
Idham,2010,Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum,PT. Alumni,Bandung.
Zainudin, Ali. 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta.
Zulganef, 2008,Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Conventions, Laws and Regulations
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 tahun 2006)
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (Lembaran Tambahan Berita Negara Nomor 4755 Tahun 2007).
Keputusan No.7 Tahun 2003 yang berlaku 1 April 2003 tentang sistim prosedur pelaksanaan komputerisasi melalui EDI
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 383)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Tambahan Berita Negara Nomor 15 Tahun 2009).
Peraturan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Impor dan Ekspor barang dan pemberian pembebasan Bea masuk yang dibawa oleh Pelintas Batas (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 1535 Tahun 2019).
Peraturan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2019 tentang Patroli Laut Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 1535 Tahun 2019).
Peraturan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 1900 Tahun 2017).
Magazine or Journal
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Batam, Batam, 2012.
Poeradarminta, W.J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko.
Reynaldi, 2020, Eksistensi Peran Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Volume 27 Nomor 20 Bulan Juli Tahun 2021, 2897-2909.
Internet and Website
Lala,melaui:https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111002181729AAAWWcu,
https://beacukai.go.id tugas pokok dan fungsi kepabeanan
https://bcbatam.beacukai.go.id//Kerugiannegaraakibatpraktekekonomiilegal
Http://www.wilayahperbatasan.com/berdayakan-militer-dalam-pembangunan Harian
Http://www.wilayahperbatasan.com/pemberdayaan-wilayah-perbatasandengan-program-transmigran-terpadu/
https://bcbatam.beacukai.go.id//Kerugiannegaraakibatpraktekekonomiilegal
https://bcbatam.beacukai.go.id/profil/profil/
https://www.google.com/search?client=firefox-b d&q=kewenangan+dari+Direktorat+Jenderal+Bea+dan+Cukai+yang+ditambahkan+kedalam+Undang-Undang+Nomor+17+Tahun+2006+Tentang+Kepabeanan
Koran tribun batam (Januari-November 2015)
