LEGAL IMPLICATIONS OF THE ADMISSION OF EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS ON A COUNTERCLAIM IN A BREACH OF CONTRACT CASE
Main Article Content
Sinar Tamba Tua Pandiangan
Rachmi Sulistyarini
Hanif Nur Widhiyanti
In Indonesian judicial practice, there is a divergence of opinions among judges regarding the legal consequences/implications of the acceptance of Exceptio non adimpleti contractus on counterclaim. This has prompted the author to research the legal implications of the acceptance of Exceptio non adimpleti contractus on the counterclaim in breach of contract cases. This research utilizes a normative legal research method. If Exceptio non adimpleti contractus is granted, the counter claim may still be considered by the panel of judges to fulfill the principles of simple, swift, and low-cost justice. This approach is considered more efficient and avoids delays also additional costs that would arise if the defendant were required to file a new lawsuit. Moreover, within the framework of progressive legal theory, adjudicating a case while considering the counterclaim, even after Exceptio non adimpleti contractus is granted, can provide real benefits to society by ensuring prompter and more affordable access to justice.
Book:
Abdurrahman, S. d. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,
Dirdjosisworo, S. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
H. Danialsyah, M. R. (2023). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
Hakim, E. H. (2019). Hukum Acara Perdata di Indonesia pemasalahan eksekusi dan mediasi. Yogyakarta: Deepublish Publisher,.
Harahap, M. (2019). Hukum Acara Perdata Edisi Kedua,. Jakarta: Sinar Grafika,.
Hutagalung, S. M. (2019). Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika,.
Ratnawati, E. (2024). Hukum Acara Perdata,. Jakarta: Mitra Wacana Media,.
Santiago, F. (2012). Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra wacana Media.
Widjaja, G. (2001). Seri Hukum Bisnis Waralaba. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yulia. (2018). Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press.
Article:
Agustina, M. I. (2019). enerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3, No.1, Hlm 242.
Ery Agus Priyono, d. (2019). Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat. Law,Development & Justice Review, 2, No. 2019 , Hlm 1.
Fath, A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum dengan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Waralaba. Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara, 6, No.1 , Hlm 333.
Fauziyah Rahmah Izzati, L. R. (2024). Studi Kasus Gugatan dalam Rekonvensi tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Perkara Perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,, Hlm 141.
Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS 6, no. 2 , hlm. 430.
Hamzah Pai’pin, S. R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Journal of Lex Generalis (JLS), 3, No.4 , Hlm 620.
Helmi, M. (2014). Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama. Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 12, No.21 , Hlm 46.
Lumintang, D. R. (2020). Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Di Indonesia. Lex Administratum, 8, No.4 , Hlm 120.
Marpaung, H. F. (2022). Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5, No.2 , Hlm 255.
Mukhidin. (2014). Pendekatan Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1, No.3 , Hlm 269.
Rahmawati, L. R. (2017). Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 2, No.2 , Hlm 302.
Rezky Mokodongan, D. R. (2020). Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum, 8, No.2 , Hlm 127-128.
Ridwan, R. I.-M. (2022). Implikasi Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat. Jurnal Kertha Semaya, 10, No.8 , Hlm 1870. .
Sabda, I. N. (2015). Syarat Materil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata. Lex Privatum, 3, No.2 , , Hlm 76-77.
Sirait, A. S. (2021). Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan. Jurnal Al-Maqasid, 7, No.1 , Hlm 22.
Tanjung, C. G. (2024). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Hukum Perikatan: Berdasarkan putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015”, . Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1, No.6 , Hlm 471.
Usrin, M. (2018). Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Solusi:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, 16, No.1 , Hlm 61.
